Sejarah Pendidikan Islam Pada Masa Kemeredekaan

A.    Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan

Perkembangan pendidikan semenjak kita mencapai kemerdekaan memberikan gambaran yang penuh dengan kesulitan. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi menteri pengajaran. Dalam kongres pendidikan, Menteri Pengajaran dan Pendidikan tersebut membentuk panitia perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ideologi bangsa Indonesia sendiri.

Praktek pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan Barat. Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dengan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya. Yakni, menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, dengan pendidikan model Barat akan diharapkan muncul kaum bumi putera yang berbudaya barat, sehingga tersisih dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Pendidikan zaman Belanda membedakan antara pendidikan orang priyayi dengan orang pribumi. Demikian pula bahasa yang digunakan berbeda. Namun perlu dicatat, betapapun juga pendidikan Barat (Belanda) memiliki peran yang penting dalam melahirkan pejuang-pejuang yang akhirnya berhasil melahirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman Jepang meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang amat signifikan. Sebab, lewat pendidikan Jepanglah sistem pendidikan disatukan. Tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing dengan pengantar bahasa Belanda[2].

Satu sistem pendidikan nasional tersebut diteruskan setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Bisa dianalisis bahwa praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominir praktek pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri.

B.     Keadaan Masyarakat Pada Masa Orde Lama

Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat Indonesia. Pada waktu zaman kolonial Belanda adanya diskriminasi sebagai ciri pokoknya menempatkan bangsa Belanda sebagai warga negara kelas satu, kemudian timur asing dan yang terakhir adalah golongan pribumi Indonesia. Struktur itu berubah lagi setelah zaman pendudukan Jepang tingkatannya meliputi kelas 1 adalah orang Jepang, Pribumi Indonesia kelas 2, dan Timur Asing dan Indo menjadi warga negara kelas 3.

Setelah Indonesia merdeka diskriminasi yang pernah dilakukan oleh kolonial Belanda maupun Jepang dihapuskan. Indonesia tidak mengadakan perbedaan perlakuan berdasarkan ras, keturunan, agama, atau kepercayaan yang dianut warga negaranya. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama[3]. Namun, di sana-sini masih terdapat sisa-sisa semangat diskriminasi dari zaman penjajahan yang harus kita lenyapkan.

Tetapi zaman permulaan yang penuh semangat kebangsaan dalam menghadapi musuh dari luar, seperti ancaman Belanda yang masih selalu berusaha kembali ke Indonesia bersama NICA, juga mulai masuk musuh dari dalam yang berbentuk pengaruh ideologi Komunis. Akhirnya PKI menjadi partai politik yang terbesar dan terkuat. Pengaruh ini mulai masuk ke dalam parpol seperti PNI dengan mengubah namanya menjadi Marhaenism dari PNI menjadi Marxisme yang diterapkan dalam kondisi Indonesia.

C.    Semangat Bergulirnya Pemikiran Dari Tokoh Pendidikan Klasik

1.      Ki Hajar Dewantoro

Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang banyak mengkonsep sistem pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan. Visi, misi dan tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro adalah bahwa pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat harkat, martabat dan kemajuan umat manusia secara universal. Sehingga mereka mampu berdiri kokoh sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju dan tetap berpijak kepada identitas dirinya sebagai bangsa yang telah memiliki peradaban dan kebudayaan yang berbeda dengan bangsa lain.

Selanjutnya Ki Hajar Dewantoro juga menginginkan agar pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu pendidikan yang dapat membawa kemajuan bagi peserta didik. Ungkapan ini merupakan respon dari adanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat kita, yaitu pendidikan yang mengajarkan hal-hal yang sulit dipelajari tetapi tidak berfungsi untuk masa depan.

2.      Hasyim Asy’ari

Gagasan Hasyim Asy’ari adalah bahwa untuk berjuang mewujudkan cita-cita nasional termasuk dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah berupa organisasi pada tahun 1926 ia mendirikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam organisasi ini Hasyim Asy’ari berjuang membina dan menggerakkan masyarakat melalui pendidikan. Beliau juga mendirikan pondok pesantren sebagai basis pendidikan dan perjuangan melawan Belanda.

3.      K.H. Ahmad Dahlan

Selain itu, Ahmad Dahlan juga berpandangan bahwa pendidikan harus membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan dunia. Oleh karena itu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dimana siswa itu hidup. Dengan pendapatnya yang demikian itu, sesungguhnya Ahmad Dahlan mengkritik kaum tradisionalis yang menjalankan model pendidikan yang diwarisi secara turun temurun tanpa mencoba melihat relevansinya dengan perkembangan zaman.
Ahmad Dahlan sadar, bahwa tingkat partisipasi muslim yang rendah dalam sektor-sektor pemerintahan itu karena kebijakan pemerintah kolonial yang menutup peluang bagi muslim untuk masuk. Berkaitan dengan kenyataan serupa ini, maka Ahmad Dahlan berusaha memperbaikinya dengan memberikan pencerahan tentang pentingnya pendidikan yang sesuai perkembangan zaman bagi kemajuan bangsa. Berkaitan dengan masalah ini Ahmad Dahlan mengutip ayat 11 surat al-Ra’du yang artinya: Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka[4].

Upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan lebih lanjut melalui organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Salah satu kegiatan atau program unggulan organisasi ini adalah bidang pendidikan. Sekolah Muhammadiyah yang pertama berdiri satu tahun sebelum Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi berdiri. Pada tahun 1911 Ahmad Dahlan mendirikan sebuah madrasah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan kaum muslimin terhadap pendidikan agama dan pada saat yang sama bisa memberikan mata pelajaran umum.

D.    Pendidikan di Indonesia Setelah Kemerdekaan (1945-1969)

 1. Departemen Agama

Sejak awal kebanngkitan nasional, posisi agama sudah mulai di bicarakan dalam kaitannya dengan politik atau negara . Ada 2 pendapat yang di dukung oleh dua golongan yang bertentangan tentang hal itu. satu golongan berpendapat negara Indonesia merupakan negara sekuler atau negara yang dengan jelas memisahkan persoalan agama dan politik. golongan lainnnya berpendapat,negara Indonesia adalah negara islam meskipun persoalan itu belum selesai di pecahkan tampaknya para pemimpin bangsa Indonesia sudah bergerak jauh ke depan , memikirkan alternatif jalan tengah dari dua pendapat tersebut , mereka menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar penghargaan dan akan memajukan kegiatan keagamaan. dalam kerangka itulah depatermen agama di dirikan[5].

Tujuan dan fungsi depatermen agama yang di rumuskan pada tahun 1967 adalah sebagai berikut;

                                                            i.      Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah sekolah, serta membimbing perguruan perguruan agama.

                                                          ii.      Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan

                                                        iii.      Memberi penerangan dan penyuluhan agama.

                                                        iv.      Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan agama.

                                                          v.      Mengurus dan memperkembangkan IAIN perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan perguruan tinggi

                                                        vi.      Mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

2.      Pendidikan

Salah satu tugas penting yang di lakukan Depatermen agama adalah menyelenggarakan, mengawasi pendidikan agama. Lembaga lembaga pendidikan islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan belanda. Salah satu bentuk pendidikan islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok yang di pimpin olrh seorang ulama atau kyai lembaga ini tidak ada kurikulum yang jelas dan kemajuan seorang penuntut sangat di tentukan oleh kerajinan,kesungguhan dan ketekunan masing masing.dengan berkembangnya zaman di awal abad ke-20 persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan atau organisasi[6].

   Belajar untuk memahami dan bukan sekedar menghafal , di tekankan , dan pengertian di tumbuhkan. Itulah yang d namakan dngan madrasah. Madrasah ini di bagi menjadi dua jenjang yaitu madrasah ibtidaiyah selama 5-7 tahun. Dan tingkat lanjutan yang di namakan madrasah tsanawiyah selama 3-5 tahun. Akan tetapi semua yang sudah di rintis itu, mengalami kemandegan karena terjadinya aksi militer belanda ke dua. Setelah revolusi selesai, usaha untuk mengkoordinasi skolah sekolah agama mulai di mulai kembali, bukan saja untuk jawa dan Sumatera melainkan seluruh Indonesia, separti madrasah ibtidaiyah 6 tahun, tsanawiyah 4 tahun , aliyah 3 tahun , sekolah guru agama islam5 tahun bagi lulusan sekolah dasar, 2 tahun bagi lulusan smp atau tsanawiyah.

3.      Hukum islam

            Salah satu lembaga islam yang sangat penting yang juga di tangani oleh depatermen agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalatpun terbatas pada masalah nikah, cerai, rujuk, hokum waris, wakaf, hibah, dan baitul mal. Pelaksanaan hukum islam di Indonesia tetap saja  sulit dilakukan karena belum ada kompilasi, apalagi modivikasi hukum islam yang di jadikan pegangan . peraturan peraturan hukum islam yang di jadikan hukum masih terpencar dalam berbagai kitab fiqh klasik yang jumlahnya sangat banyak.Pada tanggal 21 maret 1984 di terbitkan surat keputusan bersama antara ketua MA dan menteri agama yang menetapkan terbentuknya agama sebuah panitia dengan tugas menangani pelaksanaan kompilasi .Cara kerja panitia ini di atur melalui 4 jalur[7];

a)      Jalur pengkajian kitab fiqih fiqih lama .

b)      Jalur ulama , khususnya ulama fiqih .

c)      Jalur yurisprudensi.

d)     Jalur studi perbandingan dengan Negara Negara lain.

Panitia kompilasi ini menghasilkan 3 buku hukum ; hokum perkawinan, hukum warisan, hukum perwakafan.

4.      Haji

Indonesia termasuk negri yang banyak mengirim jamaah haji. Dimasa penjajahan tahun kemuncak ialah tahun 1926 / 1927 ketika sekitar 5200 orang pergi ke mekah. Sungguhpun angka itu baru pada tahun tahuun terakhir terlewati, tetapa umumnya dalam keadaan biasa jumlah jamaah meningkat cepat karena memang keinginan menunaikan ibadah haji semakin kuat. Angka tertinggi sampai tahun 1992 tercapai sekitar 17000 orang jamaah haji di berangkatkan. Sejak awal tahun 1970 banyak para pejabat tinggi pemerintah termasuk menteri, yang tidakketinggalan berangkat ke tanah suci. Bahkan dari kalangan merekalah amir al hajj ( pemimpin jaminan haji ). Indonesi di tunjuk .

            Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerintah menyediakan tim pembimbing haji indonesia ( tphi ), tim pembimbing haji daerah (tphd ) tim kesehatan haji indonesia 9 tkhi ) dan tim kesehatan haji daerah ( tkhd ). Di samping itu pemerintah masih merasa perlu untuk mengangkat tim pembimbing ibadah haji sesuai dengan aspirasi masyaakat ssejak tahun 1980an di kenal adanya ongkos naik haji ( onh ) plus, yang tentu berbeda dengan onh biasa ddalam hal pelayanan. Karena kelebihan pelayhanan itu, maka biayanya juga lebih mahal dari onh biasa. Kelebihan biaya itu bertingkat tingkat sesuai dengan  fasilitas yang akan di terima oleh calon haji nanti. Fasilitas itu di antaranya sepert tidur di hotel mewah, makan lezat dan terjamin , kendaraan antar jemput selama berada di tanah suci, ber ac dan tidak terlalu lama menunggu lama di arab saudi. Pelayanan yang mungkin berbeda ssebelem keberangkatan adalah ketika para jamaah haji menerima bimbingan manasik haji.

5.      Majlis Ulama Indonesia

            Pertama kali majelis ulama Indonesia didirikan pada masa pemeritahan soekarno. Dalam pedoman dasar majelis ulama Indonesia berfungsi untuk[8] :

a.       Member fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam umumnya sebagai amar ma’ruf nahi mungkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

b.      Mempererat ukhuwah islamiyah dan memelihara serta meningkatkan  suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

c.       Mewakili umat islam dalam konsultasi antar umat beragama.

d.      Penghubung antar ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbale balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.